PKB Jombang Eksplorasi Aspirasi Masyarakat untuk Kebijakan Tahun Depan

Jombang, 26 September 2025 – Kamis tanggal 25 September 2025 FPKB menggelar serap aspirasi publik di hotel greenred. Ini hal menarik, disaat publik atau sebagian rakyat mengalami turun kepercayaan . FPKB rutin menggelar dialog publik, hal ini bisa menjadi daya perekat FPKB dengan konstituennya. Oleh karena itu matajombang.com mencoba meminta keterangan kepada Kartiyono atau yang akrab disapa Mas Yon tentang hal tersebut.

Beliau menuturkan ,”Kami Fraksi PKB DPRD Jombang dengan Formasi Lengkap melakukan Penyerapan Aspirasi Publik dengan Mengundang bbrp elemen masyarakat, hal ini adalah sudah menjadi tradisi baku bagi Kami Fraksi PKB DPRD Jombang, seperti halnya beberapa waktu lalu saat pembahasan RPJMD.

Kali ini adalah mengeksplorasi pemikiran , saran, masukan dan kritik  yang hasilnya nantinya akan kita perjuangkan agar bisa menjadikan rujukan dalam menentukan kebijakan pemerintah kabupaten Jombang pada tahun berikutnya.

FPKB menganggap hal ini penting agar nafas perjuangan FPKB di DPRD Jombang selaras dengan nafas dan harapan masyarakat Jombang.

Ada kurang lebih 100 peserta yang hadir di Aula Green Reed Hotel jalan Soekarno Hatta Jombang mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat ada Tomas, Toga, Guru mulai Madrasah/Sekolah sampai dengan MA/ SMA, Guru TK/RA, Guru TPQ, Guru Madin, perwakilan ormas, Organisasi Ekstra Kampus dan masih banyak lainnya , mereka semua di berikan ruang untuk menyampaikan Aspirasinya.

Lalu kami rangkum  dan kemudian akan kami jadikan bahan dalam proses pembahasan kebijakan pembangunan Jombang untuk tahun depan dan seterusnya, bersama pemerintah kabupaten Jombang.

Ada usulan menarik dari salah satu peserta terkait  usulan agar jombang segera mempunyai regulasi terkait perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik.

Mengingat akhir-akhir ini banyak insiden guru mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya  , mendapatkan intimidasi dan perlakuan yang tidak seharusnya bahkan ada yang sampai di perkarakan di meja hijau hanya karena sesuatu hal kecil.

Lalu ada pula aspirasi terkait dikotomi perlakuan terhadap lembaga dan siswa sekolah swasta dan sekolah keagamaan seperti RA, Madrasah dan seterusnya.

Mereka ke depan berharap ada solusi yang adil dan bijak dari pemerintah karena pendidikan tidak mengenal dikotomi, mereka merasa ada disvaritas perlakuan dari pemerintah dengan alasan kendala aturan meski aturannya sendiri dianggap juga masih multi persepsi.

Tentunya itu semua akan menjadi referensi berharga bagi FPKB untuk memperjuangkan suara mereka kepada pemerintah.

Dalam forum itu juga muncul gagasan kreatif terkait Moda transportasi yang layak bagi Para Santri dan Siswa di Jombang sebagai sarana Interkoneksi antar sekolah dan pesantren, mengingat banyak terjadi pelanggaran ketentuan UU lalu lintas dan tingginya  angka kecelakaan maka sudah seharusnya pemerintah berfikir kreatif dan bijak agar membuat kebijakan yang benar-benar bisa di rasakan manfaat dan maslahahnya. Serta muncul usulan evaluasi pelaksanaan Car Free Day di Jalan Poros Wahib Hasyim yang sering menimbulkan masalah mskipun juga ada sisi positifnya di sektor UMKM. Nah tentunya semuanya harus di cari jalan keluar terbaik seperti halnya kemungkinan relokasi kegiatannya yang bisa meminimalisir dampaknya, Mas Yon menutup pembicaraan kami. (Kws)