Ditangani OPD, Praktik Poliandri di Lingkungan Pemkab Jombang Mengemuka

Jombang – Praktik poliandri di lingkungan Pemkab Jombang akhirnya mengemuka. Kasus yang sudah berlangsung sejak 2018 silam ini, saat ini dalam penanganan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).   

Sumber di lingkungan Pemkab Jombang mengatakan, bahwa kasus yang melibatkan seorang perempuan bernama IC, seorang pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan dua pria bernama HM dan JB.

HM, sebelumnya menjabat di Satpol PP, kini sudah dipecat dan merupakan lulusan IPDN. Dan JB diketahui sekarang sedang bertugas di Kecamatan Ploso.

Informasi yang beredar, IC diketahui istri sah dari HM. Belakangan diketahui menjadi istri siri JB.

“Kasusnya sudah lama sejak saya awal bertugas di Jombang tahun 2018 itu sudah sering jadi perbincangan di lingkungan Pemkab Jombang,” kata sumber.

“Ketiga individu telah dipanggil untuk memberikan keterangan pekan lalu, “ tambah sumber.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kabupaten Jombang Agus Purnomo, ketika dimintai keterangan menyebut, jika pihak pemkab Jombang sudah melakukan pemanggilan terhadap pegawai yang diduga terlibat poliandri tersebut.

Namun, Agus sendiri belum menjelaskan rinci perihal hasil pemanggilan oleh BKPSDM terhadap ketiga pelaku.

“Awal mereka meminta klarifikasi  dengan dugaan terlibat poliandri. Dan klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan, “ kata Agus, Jumat, 8 November 2024.

Agus juga mengaku, jika dalam perkara ini masiih butuh waktu untuk melakukan proses pemeriksaan selanjutnya. Selain itu, Agus juga mengatakan, bahwa pihaknya juga telah meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pembinaan.

“Surat sudah dilayangkan. Mungkin minggu depan sudah proses dan nantinya dari OPD akan melaporkan hasilnya, “ ucap Agus.

“Memang tahapannya itu pembinaan dulu dari OPD nya, karena itu tanggung jawab untuk melakukan pembinaan awal,” jelas Agus.

Sementara itu Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo membenarkan bahwa telah terjadi praktik dugaan poliandri di lingkungan Pemkab Jombang. Dan praktik tersebut menjadi kasuk kusuk para ASN sejak ia menjabat sebat penjabat Bupati Jombang.  

Namun hingga saat ini ia belum menerima hasil dari pembinaan yang dilakukan masing-masing OPD tempat pelaku bertugas.

“Tahapannya pembinaan memang melalui OPD masing-masing, “ kata Teguh singkat. ***