Target PBB-P2 Tak Terpenuhi, Bapenda Jombang Turun ke 50 Desa

Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memenuhi target pendataan pajak bumi bangungunan-perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pada bulan Oktober kemarin, ternyata tak tercapai.

Padahal saat digelarnya monitoring dan evaluasi, pada bulan September. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang berharap, ada langkah percepatan pembayaran dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebab di tahun ini Pemerintah Kabupaten Jombang, sudah menargetkan PAD bersumber PBB-P2 sebesar Rp 48,5 miliar, setelah dilakukan perubahan APBD 2024. Meningkat dari tahun sebelumnya, targetnya Rp 41 miliar.

Dari target itu ternyata, hingga saat ini masih ada sedikit 50 desa yang masih belum beres. Bapenda Jombang pun kini turun ke setiap desa yang belum tuntas.

Kepala Bapenda Jombang Hartono mengatakan, sejak awal memang pendataan massal tahap pertama dan kedua ditarget akhir Oktober lalu. Setelah dilakukan evaluasi masih ada puluhan desa yang belum tuntas.

”Secara total progresnya sudah 95 persen, update sampai hari ini (kemarin) tinggal 50 desa yang belum dan kami terus optimalkan untuk beberapa hari ke depan,” kata Hartono dikutip Radar Jombang, Senin, 4 November 20204.

Hartono tak menyebut secara rinci 50 desa yang dimaksud. Tetapi ia hanya menyebut, 50 desa itu menyebar di beberapa kecamatan.

Menurut Hartono, paling banyak di Kecamatan Jogoroto tercatat 9 desa, Kecamatan Kabuh 5 desa, dan Kecamatan Ngusikan 2 desa.  Ada juga di Kecamatan Gudo dan Kesamben masing-masing 1 desa.

Untuk menindaklanjuti, Hartono mengambil langkah turun ke desa-desa, bermusyawarah dengan BPD, kepala desa dan camat.

”Jadi kami sudah turun ke masing-masing desa, kita musyawarahkan bersama BPD, kepala desa, dan camat supaya ada jalan keluar dan segera diselesaikan,” kata Hartono.

Bapenda turun ke lapangan untuk mengetahui kendala yang dialami masing-masing desa. Dengan melihat kendala yang dihadapi desa dan ia pun menarget kepada desa-desa, selama lima hari harus selesai.

Menurut Hartono dari hasil turun ke desa-desa, ia melihat persoalan yang dialami tiap desa. Terlambatnya desa-desa tersebut, karena perangkat desa disibukan kegiatan agustusan dan Jombang Festival.

”Ada karena banyak kegiatan, misalnya agustusan lalu ada Jombang Fest dan sebagainya, tetapi kami sudah memberi restan sampai November,” tutur dia.