Tes Kemampuan Akademik dan Politik Standarisasi Pendidikan

Jombang, 20 November 2025 – TKA justru berpotensi menghidupkan kembali logika lama: pendidikan yang ditentukan oleh satu bentuk tes, dan masa depan siswa yang diringkas menjadi angka-angka.

Penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara nasional menandai fase baru dalam perdebatan tentang wajah pendidikan Indonesia pasca-penghapusan Ujian Nasional. Pemerintah mempromosikan TKA sebagai alat ukur yang objektif, terstandar, dan lebih manusiawi. Sementara pada sisi lainnya, kritik publik, akademisi, orang tua, hingga komunitas pendidikan menilai bahwa TKA justru berpotensi menghidupkan kembali logika lama: pendidikan yang ditentukan oleh satu bentuk tes, dan masa depan siswa yang diringkas menjadi angka-angka. Untuk membaca bentang polemik ini secara lebih dalam, cultural studies melihat pendidikan bukan hanya proses belajar, melainkan arena kuasa, representasi, dan kontestasi ideologi.

Pierre Bourdieu sejak lama menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah hadir secara netral. Ia menjadi ruang reproduksi sosial, tempat habitus dan modal kultural diwariskan dan dilembagakan. Kritik terhadap TKA yang menyoroti ketimpangan akses—mulai dari fasilitas sekolah, kesiapan teknologi, hingga dukungan bimbingan belajar—adalah bukti bagaimana modal kultural menjadi penentu keberhasilan. Standarisasi yang diklaim objektif tetap bergerak dalam struktur sosial yang timpang. Siswa dari keluarga dengan sumber daya kuat lebih mudah menguasai format tes, sementara yang lain tertinggal. Akibatnya, TKA berpotensi melanggengkan symbolic violence: bentuk kekerasan halus yang dianggap wajar, tetapi memperdalam ketidaksetaraan.

Paulo Freire, tokoh sentral pedagogi kritis, mengingatkan bahwa pendidikan yang hanya berfokus pada evaluasi berbasis tes cenderung memaksa siswa menjadi obyek, bukan subyek. Ia menyebutnya sebagai banking concept of education: siswa dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi, lalu dievaluasi dengan serangkaian tes mekanistik. Ketika TKA menempatkan capaian akademik sebagai ukuran utama kompetensi, ia berisiko mengabaikan dimensi kemanusiaan, pengalaman hidup, dan konteks sosial yang memengaruhi proses belajar. Kritik sebagian guru dan orang tua yang menyebut TKA sebagai “UN versi baru” menemukan relevansinya di sini: TKA mungkin tidak menentukan kelulusan, tetapi tetap membentuk logika sekolah yang berorientasi pada angka, bukan pengembangan diri.

Sementara itu, Henry Giroux memandang sekolah sebagai ruang politik, tempat narasi dominan dibentuk dan dikontestasikan. Dalam kerangka Giroux, polemik TKA sebenarnya mencerminkan tarik-menarik antara negara yang ingin memastikan standarisasi pendidikan dengan kelompok masyarakat yang menuntut pendidikan yang lebih demokratis dan sensitif terhadap keberagaman. Narasi pemerintah tentang objektivitas dan akuntabilitas TKA bisa dibaca sebagai strategi hegemonik untuk menata kembali legitimasi negara dalam penilaian pendidikan setelah UN dihapus—sebuah momen krusial ketika kepercayaan publik terhadap kualitas penilaian sekolah (rapor, asesmen guru) kerap dipertanyakan.

Namun Giroux juga menegaskan pentingnya pedagogi kritis, yaitu pendidikan yang mendorong siswa memahami struktur kekuasaan yang memengaruhi kehidupan mereka. Polemik TKA membuka pertanyaan mendasar: apakah sistem penilaian nasional kita memperkuat kesadaran kritis, atau justru menundukkan siswa pada mekanisme yang tidak mereka pahami dan tidak mereka bisa negosiasikan? Ketika muncul petisi pembatalan TKA yang mendapat banyak dukungan publik, terlihat bahwa masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi model tes besar berskala nasional. Di sini pendidikan berubah menjadi ruang resistensi.

Pemikiran Michael Apple juga relevan. Apple mengkritik apa yang ia sebut sebagai official knowledge, yakni pengetahuan yang dilembagakan negara melalui kurikulum dan asesmen. Dalam konteks TKA, pertanyaan Apple bisa diterapkan: pengetahuan siapa yang dianggap penting? Kompetensi seperti apa yang dihargai dalam TKA? Apakah soal-soal TKA merepresentasikan pengalaman dan pengetahuan lokal siswa, atau ia sepenuhnya mengadopsi standar teknokratis yang jauh dari realitas sosial mereka? Ketika pemerintah menekankan HOTS (Higher Order Thinking Skills), terdengar progresif. Namun, jika konteks sosial siswa tidak diakomodasi, HOTS dapat berubah menjadi sekadar jargon teknis yang membebani, bukan memberdayakan.

Pada sisi lainnya, ada pula pembacaan yang lebih simpatik terhadap TKA. Ada konteks historis penting: selama bertahun-tahun, nilai rapor kerap dipertanyakan karena inflasi nilai, ketidakkonsistenan standar, dan perbedaan kualitas guru antar sekolah. TKA dapat menjadi instrumen validasi yang membantu memastikan keadilan seleksi ke perguruan tinggi dan pemetaan mutu pendidikan. Dari perspektif kebijakan publik, TKA menyediakan data besar (big data) yang bisa digunakan untuk mengintervensi ketimpangan pendidikan secara lebih tepat sasaran. Dalam hal ini, TKA memiliki peluang menjadi alat demokratis—bukan alat kontrol.

Aktivitas di luar kelas sebuah SLB di Kota Surakarta (Foto: Dok. Pribadi)

Namun, cultural studies mengajarkan bahwa makna sebuah kebijakan tidak pernah tunggal. Ia selalu dinegosiasikan melalui praktik, pengalaman, dan relasi kuasa yang terlibat. TKA bisa menjadi instrumen yang membantu, tetapi juga bisa menjadi mekanisme baru untuk menormalkan ketimpangan jika tidak dirancang dengan sensitivitas sosial.

Pada titik ini, argumen Ivan Illich dalam Deschooling Society menjadi relevan: Illich menolak fetisisme institusi pendidikan yang terlalu bergantung pada tes, kurikulum baku, dan mekanisme formal. Ia mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, kreativitas, dan komunitas. TKA, jika tidak diawasi, berpotensi menjadi bagian dari “mesin sertifikasi” yang dikritik Illich: sistem yang lebih sibuk mengukur daripada mendidik.

Maka polemik TKA bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju. Ia adalah cermin pergulatan bangsa mengenai arah pendidikan: apakah kita ingin pendidikan yang membebaskan, atau pendidikan yang terjebak pada logika penilaian teknokratis? Apakah kita ingin asesmen yang holistik, atau sekadar angka yang mempermudah seleksi? Pendidikan yang adil tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi juga mengakomodasi perbedaan tersebut.

Solusinya bukan menolak TKA sepenuhnya, melainkan membangun model asesmen hybrid: menggabungkan tes terstandar, portofolio, asesmen formatif guru, serta evaluasi non-akademik. Dengan demikian, TKA tidak menjadi “wasit tunggal”, tetapi hanya salah satu instrumen untuk membaca capaian belajar siswa secara lebih utuh.

Pendidikan tidak boleh hanya mengukur kemampuan siswa menjawab soal, tetapi juga kemampuan mereka memahami dunia dan mengubahnya. Dan di situlah, seperti dikatakan Freire, pendidikan menemukan makna sejatinya: membebaskan.

Penulis : Anhar Widodo Tim Kehumasan di ISI Solo, Pembina LPM Intuisi, Freelance Copywriter, Pengurus MD Kahmi Kota Surakarta.