Datangi Desa Inkumben di Jombang, Pasangan Warsubi-Salman Disambut Antusias Pemilih

Jombang – Warga Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang, tak surut niatnya saat mendatangi acara yang digelar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Gus Salman). Meski warga desa ini masih satu desa dengan kediaman calon bupati nomor urut 1 Mundjidah Wahab.

Bahkan mereka juga ada yang mengaku rumah tinggalnya berdekatan dengan kediaman calon inkumben ini.

Alfiana, misahnya. Ia mengaku tinggal di Jalan KH Wahab Chasbullah Tambakberas. Jarak rumah Alfiana dibedakan RT dengan kediaman Munjidah Wahab. Ketika pencoblosan 27 November nanti, juga beda tempat pemungutan suara (TPS). Alfiana menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 dan Mundjidah Wahab di TPS 003.  

Bagi Alfiana sah-sah saja menghadiri undangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Warsubi- Salmanudin. Dan itu merupakan hak untuk menentukan aspirasi sebagai warga negara.

“Pemilihan bupati kan demokratis. Kita kan diatur secara demokrasi. Kenapa harus disoal rumah berdekatan dengan calon lain, “kata Alfiana, Ahad, 17 November 2024.

Menurut Alfiana, tidak boleh ada kata takut dalam berdemokrasi agar nyaman dan aman dalam proses pilkada Jombang 2024 ini. Ajakannya kepada masyarakat, proses pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang harus dilaksanakan dengan damai.    

“Saya hanya ingin proses pilkada, pilpres atau pemilihan apapun di Jombang ini berjalan dengan baik, ‘ ujar perempuan yang mengaku memiliki satu putra dan satu putri ini.

Sebagaimana terjadi, pasangan calon bupati dan wakil bupati Warsubi-Salmanudin pada Ahad ini mendatangi Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang. Seperti biasa, calon bupati dan wakil bupati dengan akronim WarSa ini, dalam mengisi masa kampanye dimanfaatkan untuk mendatangi masyarakat desa di Kabupaten Jombang.

Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, mulai dari keluhan hingga menggali potensi yang ada di masyarakat desa. Tercatat hampir 400 titik lebih desa yang didatangi pasangan calon ini. Melebihi desa dan kelurahan yang berjumlah 306 desa dan 4 kelurahan di Kabuapten Jombang ini.   

Lilik Hartini, yang juga warga Desa Tambakrejo mengatakan, kedatangannya di acara WarSa ini, hanya ingin menyampaikan keinginan agar pembiayaan Posyandu ditingkatkan. Menurutnya, selama ini pembiayaan yang diterima di Posyandu masih terbatas.

“Seperti ini pembiayaan makanan balita dan lansia. Di Posyandu itu hanya dihargai Rp7 ribu per anak. Berharap kalau Abah Warsubi yang jadi bupati bisa ditingkatkan lagi agar makanan yang diterima bisa lebih bergizi dan variatif,” ujar Lilik.

Lilik yang juga aktif sebagai kader Posyandu ini, juga menginginkan ada bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Bantuan itu untuk membantu sarana prasarana Posyandu, yang selama ini kurang layak.  

Ia berharap mulai dari rak buku dan penyimpanan berkas ada perhatian diganti. Termasuk peralatan kesehatan yang lebih baik hingga mainan untuk anak-anak.

“Saat ini untuk alat kesehatan, kami punya alat tes darah sederhana. Itu untuk cek gula, kolesterol dan asam urat. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi alat kesehatan untuk posyandu. Per bulan ada bantuan juga dari Ibu-ibu PKK Rp20 ribu untuk operasional posyandu,” ujar Lilik.

• Para pemilih pasangan calon bupati dan wakil bupati H Warsubi-KH Salmanudin Yazid di Dusun Nglungu Desa Tambakrejo Jombang. Foto : Nunung/MJ

Warga Keluhkan Jalan Rusak

Sementara itu warga Dusun Nglungu Faidzah memiliki pendapat lain dalam menyampaikan pandangannya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 ini.

Faidzah mengeluhkan jalan rusak parah di dusunnya. Menurutnya kira-kira sepanjang 200 meter yang tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten.

“Semoga nanti kalau Abah Warsubi jadi bupati, tidak ada lagi jalanan rusak di desa-desa. Soalnya bahaya. Itu seringkali menyebabkan kecelakaan,” ujar Faidzah.

Menjawab hal tersebut, calon bupati Warsubi menjelaskan, dalam program Warsubi-Salman akan ada anggaran Rp800 juta sampai dengan Rp1 Miliar per desa per tahun. Dana  tersebut merupakan tambahan di luar dana desa dari pemerintah pusat.

“Dana ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di tingkat desa maupun kelurahan. Kami juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta per RT per tahun,” katanya.

“Selain itu juga anggaran Rp1 juta per dasawisma per tahun yang bisa digunakan untuk dana kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Termasuk akan ada dana operasional bagi posyandu,” pungkas Warsubi. ***