Pesan Kepada Haris Rusly Moti Agar Bisa Disampaikan Kepada Pemerintah Supaya Serius dan Tulus Membangun Untuk Rakyat

Jombang, 16 Juni 2026 – Pelopor Komunitas 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti menyebut gerakan sosial yang menolak alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk rakyat adalah bentuk anomali. Alasannya, seperti yang direlease secara meluas dalam berbagai media sosial bahwa gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Sehingga dia yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas dari rakyat.

Ia setuju bila ada oknum pejabat korupsi terhadap kebijakan pemerintah, Haris ditindak, bukan programnya yang dihentikan. Sejauh ini usul dan pendapat aktivis 98 ini benar dan dapat dipahami. Namun perilaku korupsi yang terus menerus terjadi dan berlangsung di semua bidang — termasuk dana haji hingga bagan bakar minyak dan maraknya mafia solar dan sebagainya itu — terkesan tidak dipahami bahwa teknis pelaksanaan dari semua program yang bocor itu disebabkan mulai dari rancangan program yang tidak matang hingga teknis pelaksanaan yang buruk disertai oleh pengawasan yang sangat buruk. Bahkan mungkin, bagian dari bidang pengawasan memang tidak pernah ada dalam perencanaan program. Sehingga upaya untuk evaluasi dari teknis pelaksanaan hampir seluruh program pemerintah yang cukup bagus itu jadi menimbulkan banyak masalah, utamanya kecenderungan yang dominan menilep dan mengkomersialkan program berbagai bagian dari item program pemerintah yang bertujuan baik untuk rakyat tersebut.

Sebagai contoh yang paling menohok adalah realisasi pelaksanaan MBG yang terkesan dijual kepada pihak pemilik uang — seperti mematok untuk satu dapur MBG minimal 3.000 porsi, target yang ditetapkan dalam jumlah yang minimal sebesar itu jelas tidak mampu dilakukan oleh pemilik dana yang tidak banyak. Sebagai contoh seorang pengusaha kuliner yang dapat dikata pengusaha kelas menengah saja menyatakan tidak sanggup ketika mendapat tawaran seperti itu. Sebab dengan jumlah porsi yang minimal 3.000 tersebut, bisa dibayangkan berapa nilai dana yang harus disediakan, ketika sistem pembayarannya pun baru bisa dicairkan setelah 3 bulan berjalan. Belum lagi model dari penyediaan bahan baku yang hendak diolah dimonopoli oleh lembaga atau pihak tertentu untuk keperluan MBG tersebut.

Jadi masalahnya, bukan karena soal program baru yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah, tapi kematangan dalam perencanaan program hingga teknis pelaksanaan dan pengawasannya harus menjadi satu kesatuan yang komprehensif, tidak terkesan asyik dengan bidangnya masing-masing. Setidaknya, publik tidak tahu bagaimana pelaksanaan MBG itu pelaksanaanya dengan pihak Kementerian hingga Dinas Sosial di daerah. Lalu bagaimana kerjasamanya dalam teknis pelaksanaan MBG dengan pihak Koperasi Desa Merah Putih. Demikian juga dengan program Sekolah Rakyat yang hendak dilakukan oleh pemerintah itu dengan Sekolah Dasar Inpres yang sudah ada. Hingga bagaimana mensinergikan guru honor yang sudah bertahun-tahun mengabdi bisa memperoleh prioritas utama untuk Sekolah Rakyat, sehingga nasib para guru honor itu tidak terus menerus jadi bulan-bulanan obyek menjelang Pemilihan Presiden yang cuma bisa menikmati hembusan angin surga dengan realitas hidup seperti di neraka.

Kemudian program swasembada pangan yang melibatkan TNI dan Polri, bagaimana sesungguhnya jalinan kerja mereka itu dengan petani setempat. Lalu apa andilnya selain tampak saat panen raya, sementara harga beras terus mencekik rakyat ?

Artinya, yang hendak dikatakan para pengeritik program pemerintah yang terlanjur disetempel bawel ini adalah pelaksanaan semua program yang baik dari pemerintah itu hendaknya dapat memberi dampak positif yang maksimal bagi rakyat. Mulai dari pelaksanaan MBG yang bisa berkolaborasi dengan kantin sekolah, atau Ibu-ibu PKK setempat. Demikian juga dengan Koperasi Desa Merah Putih, kalau pun tidak mau berkolaborasi dengan Koperasi Unit Desa yang sudah ada, tapi yang bijak janganlah sampai hendak melahap atau menenggelamkan mereka, seperti gunjingan yang telah bertebaran dalam masyarakat bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan melibas Super Market dan Mini Market yang dianggap telah memonopoli pasar di daerah hingga pedesaan Indonesia, hanya dengan alasan telah membunuh warung rakyat. Seperti yang mulai banyak dilakukan oleh saudara kita dari Madura dalam waktu lima tahun belakangan. Padahal, keberadaan warung rakyat semacam itu cukup disadari dan dipahami oleh warga masyarakat karena pelayanannya yang menyenangkan dan barang yang tersedia cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Oleh karena itu, kemarahan rakyat seperti yang diekspresikan oleh mahasiswa dan aktivis pergerakan selama ini harap dapat dimahfum lantaran saran dan pendapat mereka terkesan seperti berteriak di hutan belantara. Itu pun gerakan kepedulian mereka masih terus dihadang, seperti musuh yang harus dimusnahkan. Padahal hak rakyat atas negeri ini sah dijamin oleh konstitusi kita. Akibatnya, sampai sekarang — nyaris seabad kemerdekaan diproklamirkan — fakir miskin dan jumlah rakyat yang terbebas dari kebodohan masih menjadi gunjingan yang dianggap nyinyir pula.

Tebet Barat, 15 Juni 2026

Penulis : Jacob Ereste
D/a GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A, Jakarta Pusat.