Memahamkan Konteks Kemenangan WarSa dalam Pilkada Jombang

Oleh : Pliplo S *)

Jombang – Jika tak ada halangan dalam pelantikannya, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H Warsubi – KH Salmanudin Yazid sebagai pasangan calon terpilih. Akan segera di-definitif-kan gubernur Jawa Timur sebagai bupati dan wakil bupati untuk memimpin Kabupaten Jombang dalam lima tahun ke depan.

Pasangan nomor urut 02 peserta pilkada Jombang ini, sudah dipastikan memenangi Pilkada serentak 2024. Karena pasangan yang menggaungkan akronim WarSa di masa kampanye ini, telah berhasil mengalahkan pasangan nomor urut 01 Mundjidah Wahab – Sumrambah dengan nama popular MuRah, yang merupakan calon petahana dalam pemilihan bupati Jombang.

WarSa memenangi 515.880 suara atau 75,87%, sedangkan MuRah hanya memperoleh 173.098 suara atau sekitar 25.11 % dalam perebutan 1.012.800 hak pilih tetap warga Kabupaten Jombang.

Pilkada yang berlangsung aman dan lancar itu, pada 27 November 2024.  Satu hari setelah pencoblosan, 28 November 2024. Pasangan calon nomor urut 01 MuRah, langsung mengucapkan selamat kepada WarSa, melalui video pendek yang dikirim ke beberapa jurnalis di Jombang.

Ucapan selamat oleh pasangan Mundjidah Wahab – Sumrambah, menunjukkan begitu legawanya jiwa pasangan calon ini. Dan ia telah menunjukkan sebagai seorang politisi berkelas dan arif dalam menerima kekalahan.

Mungkin bagi khalayak sudah bukan zamannya, menjumpai politisi seperti Hj Mundjidah Wahab – Sumrambah. Yang ada dan terjadi sekarang rata-rata justru menunjukkan kejumawaan, menganggap kekalahan dalam pilkada menjatuhkan harga diri dan merasa kurang dihargai.

Namun di balik kemenangan WarSa, ada yang perlu ditegaskan dalam konteks kemenangannya. H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid, yang berharap segera ditetapkan sebagai bupati dan wakil Bupati Jombang. Dan Kabupaten Jombang segera memiliki bupati dan wakil bupati baru. Tentu punya keinginan besar, ingin segera menjalankan program yang digagasnya.  

Dan H Warsubi merupakan bupati ke-19 dalam sejarah Kabupaten Jombang, sejak 1910 dipimpin seorang bupati. Kabupaten yang saat ini dihuni penduduk 1.374.577 jiwa ini, terus berupaya ingin keluar dari bayang-bayang kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tentunya keinginan itu memerlukan pemimpin yang bukan hanya mampu mendulang suara banyak dalam pilkada, tetapi yang lebih penting adalah dapat menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dalam konteks kemenangan, H Warsubi bukan sekadar mengalahkan pendahulunya, Hj Mundjidah Wahab dalam pertarungan Pilkada serentak 2024. Tetapi ia harus mampu menjemput momentum dengan agenda pembangunan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Hal itu tak jauh dari program yang disuarakan saat-saat kampanye, -mulai dari kemiskinan, ancaman gizi buruk (stunting), pelayanan pendidikan, kesehatan, juga pengangguran.

Dalam data BPS Jombang, meskipun angka kemiskinan pernah dirilis mengalami penurunan, -dari Maret 2023 yaitu 117,36 ribu jiwa dengan persentase 9,15%, menunurun pada Maret 2024 menjadi 110,57 ribu jiwa dengan persentase 8,60%. Realita itu tak sebanding dengan kondisi masyarakat dengan ketimpangan sosial yang masih mencolok di 302 desa dan 4 keluarahan di Kabupaten Jombang ini.

Apalagi kabupaten Jombang ini, masih banyak desa-desa terpencil (di tengah hutan), yang rata-rata tidak banyak diketahui oleh masyarakat Jombang dan pejabatnya. Di desa-desa ini masyarakat kerap kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, mulai transportasi, sarana pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan, bahkan pengangguran di desa terpencil ini pun menumpuk. 

Atas kemenangannya itu, H Warsubi, -yang tentu saja dibantu Wakil Bupati KH Salmanudin Yazid, diharapkan mampu merancang kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, sesuai program “Membangun Desa Menata Kota”, yang digagasnya.

Namun sejauh ini jika dicermati, hanyalah narasi kampanye. Belum pada narasi substansi yang benar-benar bisa mengubah menuju harapan baru, seperti yang diinginkan masyarakat Jombang. Dan jika mungkin mampu direalisasikan, harus segera diimplementasikan sebagai wujud dari pemerataan pembangunan.

Hal yang mendasar menjadi pertanyaan program “Membangun Desa Menata Kota” adalah bagaimana ketika UMKM sudah mampu menciptakan satu dusun satu wirausaha; Lantas apa yang diciptakan untuk masyarakat kota?

Sepanjang narasi itu bergaung, ketika kampanye oleh pasangan calon H Warsubi – KH Salmanudin Yazid. Tak satupun terungkap untuk “Menata Kota”. Padahal melihat rangkaian narasi tersebut, ada kesinambungan kalimat yang tidak bisa diimplementasikan secara parsial. Dan memang harus menyeluruh hingga tercapai mewujudkan “Jombang Maju untuk Semua”.

Dalam konteks kemenangan ini, WarSa setidaknya bisa melihat melalui program yang digagasnya. Bagaimana kondisi Kecamatan Jombang yang merupakan ibu kota Kabupaten Jombang, kepadatan penduduk (population density) mulai menyeruak. Pertumbuhan ritme cepat dan transformatif masyarakatnya, tak bisa lepas dari kehidupan urban yang tentu saja merupakan persoalan serius. Mulai dari persoalan anak jalanan (anjal), pengemis, dan gelandangan, juga lingkungan yang kumuh.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang biasanya dihadapkan pada kehidupan masyarakat kota (urban). Di Kabupaten Jombang angka ini tergolong tinggi, tercatat ada 136.283 warga. Bahkan 500 orang di antaranya masuk kategori pengemis, gelandangan hingga anak jalanan (anjal).

Melihat kenyataan ini hanya 3% saja dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jombang. Sekitar 10,5% masyarakatnya memilih untuk tinggal di Kecamatan Jombang. Fakta ini akan menjadi persoalan baru dalam “Menata Kota”, mulai ketersedian tempat tinggal, pengelolaan tempat sampah, polusi udara, transportasi publik, layanan kesehatan, juga pendidikan. Apalagi ketimpangan sosial di masyarakat urban (kota) kerap menimbulkan kriminalisasi dan konflik sosial.

BPS mencatat Kacamatan Jombang memiliki luas wilayah 36,40 km² dengan jumlah penduduk 143.301 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, angka kepadatan penduduk sebesar 1.543 per km². Paling padat di Desa Kepatihan, yaitu mencapai 12.885 per km². Angka ini menunjukkan setiap 1 m² akan diisi 4 – 5 orang.

Sehingga untuk menyelaraskan antara kepadatan penduduk dengan kesenjangan sosial yang terjadi, baik di desa maupun di kota. Program “Membangun Desa Menata Kota” yang merupakan program pemerataan pembangunan dengan prinsip “Jombang Maju untuk Semua”. Tak bisa dikerjakan dengan cara sporadis.

Hal itu perlu dilakukannya modal riset yang mengacu invensi dan inovasi bagi pemerataan pembangunan. Menggali potensi desa agar arah hulunisasi, hilirisasi hingga komersialisasi melalui kerjasama kemitraan bisa terwujud secara merata (untuk kepentingan desa dan kota). Dan harus dilakukan dengan proses sustainable (keberlanjutan).

Dengan cara riset, harapan Bupati Warsubi yang kerap menggunakan diksi “kolaborasi” dan “sinergitas” dalam setiap forum untuk mengajak pemerataan pembangunan, akan terpenuhi dan berjalan sesuai regulasi yang ada.  Pada momen inilah Jombang akan punya asa ke depannya. Dan mendorong para pelaku program secara konkret untuk kepentingan masyarakat Jombang. Bukan menciptakan pencari untung (rent seeking) bagi para pelaku program.  

*] Penulis adalah penikmat Jombang