Senjakala Aktivis (Jombang); antara Pesona Populis dan Jebakan Pragmatisme

Oleh: Pliplo S *)

“Seorang aktivis yang baik tentu tahu bahwa gerakan Reformasi 1998 adalah untuk memperjuangkan demokrasi. “ begitu kata seorang kawan di Surabaya. Ketika terjadi obrolan dengan saya pada tahun 2014.

Obrolan itu terjadi dari sebuah keprihatinan, tahun 2014 adalah tahun aktivis di mana menghadapi peredupan senjakala, mulai kehilangan paradigma, konsep dan cara berpikir. Aktifis yang dilahirkan oleh demokrasi mulai kehilangan daya kritisnya. Arah pergerakan aktivis terkooptasi dan terjebak pada konspirasi besar pencalonan presiden Probowo Subianto vs Joko Widodo alias Jokowi.

Apa yang saya rasakan saat itu, narasi yang dibangun para aktivis cukup tajam untuk menyerang Prabowo Subianto, agar tak memenangi pencalonan presiden 2014. Prabowo yang berangkat sebagai calon presiden, bekas militer dan penuh catatan muram. Sebuah peluang bagi kalangan aktivis untuk menuding terlibat penculikan aktivis 1998, pelanggar HAM berat, hingga pemecatan sebagai Pangkostrad (militer).

Tudingan yang dimobilisasi dengan modal besar itu, saya melihat para aktivis digerakkan untuk mendukung Jokowi hingga proses pemenangan dan janji-janji jabatan di pemerintahan untuk kalangan aktivis.

Saat itu memang cukup berpeluang untuk mendudukkan Jokowi sebagai presiden, menggantikan Susilo Bambang Yudhono. Jokowi yang berepresentasikan belum memiliki catatan cacat (yang diketahui masyarakat), calon presiden dari kalangan sipil, pernah sebagai walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Sangatlah tidak susah untuk meraih kemenangan.

Narasi “Jokowi adalah Kita” yang dicetak aktivis mewarnai setiap seluk pantulan kerakyatan tentang harapan baru membangun sebuah bangsa, “A New Hope”. Mulai isu pendidikan, kesehatan, dan pencapaian kemakmuran rakyat, terjangkau ke semua kalangan.

Dan dari situlah, aktivis berhasil menyatukan para pendukung Jokowi yang pada saat itu umumnya berasal dari kalangan bawah; petani, buruh, nelayan, dan urban poor. Belum lagi diperkuat aksi Jokowi yang gemar blusukan dan menyapa rakyat di mana pun sang calon presiden bertemu.

Aktivis Jombang

Sejarah sendiri menulis, Jombang bagian dari lahirnya aktivis saat reformasi 1998 bergulir. Tak sedikit elemen mahasiswa yang dilahirkan di daerah santri ini. Jauh sebelum reformasi 1998, bahkan di Jombang sudah mampu melahirkan aktivis dari kampus-kampus. Banyak kelompok-kelompok diskusi dan pendidikan berbasis sosial.

Saya menyebut sepadan, jika dibandingkan dengan Surabaya, yang melahirkan Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS), di Malang yang melahirkan Forum Komunikasi Mahasiswa Malang (FKMM), atau bahkan di Jember yang melahirkan Forum Komunikasi Mahasiswa Jember (FKMJ).

Forum Mahasiswa Jombang (Formajo), saat itu adalah elemen cukup menonjol yang tercatat dalam sejarah aktivisme Jombang. Meski masih ada elemen yang lain, seperti Aliansi Mahasiswa Jombang, Masyarakat Anti Kekerasan Jombang, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Fakultas Jombang.

Tulisan ‘Kampus Rakyat Untuk Reformasi’ yang terpampang banner lebar di gerbang Universitas Darul Ulum Jombang saat reformasi bergulir. Bagi saya merupakan warisan sejarah yang tertulis dan tak boleh dihapus oleh siapapun. Juga menjadi tanda gelora setiap gerakan yang akan dilahirkan di Jombang.

Sayang, setelah Soeharto pemimpin Orde Baru tumbang. Tulisan itu sekadar romantisme aktivis Jombang saat berkumpul. Dalam pengamatan saya, pesona populis yang pernah terbangun selama reformasi 1998, sekarang tak mudah dijumpai di Jombang. Justru yang kerap saya jumpai, jebakan pragmatism yang berakar, sejak para aktivis (lokal, nasional) mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.  

Padahal kalau mengingat cerita waktu itu, betapa buasnya mereka menyuarakan kasus Nipah, persoalan Marsinah hingga tuntutan agar Soeharto turun dari jabatan presiden. Hingga terbukti, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, setelah membelenggu rakyat selama 32 tahun.  

Begitu pun yang terjadi selanjutnya, di saat Jombang terjadi perebutan kekuasan lewat pemilihan kepala daerah. Sejak pemilihan bupati dipilih langsung 2003, peran aktivis Jombang tak ada yang terlibat dalam pembentukan nalar publik yang kritis di ruang demokrastis.

Dengan demikian, problem kegagalan reformasi 1998 yang berpangkal pada tidak adanya gerakan-gerakan progresif terorganisasi di Jombang. Kegagalannya bukan hanya disebabkan oleh isu-isu kelembagaan atau tantangan yang tidak memadai oleh para aktor reformis Jombang terhadap kekuatan-kekuatan oligarkis.

Justru kegagalan aktivis Jombang untuk membangun reformasi yang dicita-citakan 27 tahun silam, akan melapangkan jalan bagi institusionalisasi pargamatisme politik yang cenderung koruptif. Akhirnya yang terjadi pembiaran kemiskinan rakyat, pembiaran terhadap perambahan hutan, hingga perusakan lingkungan. Karena aktivis lokalnya sudah tersedot lubang hitam saat Pilpres 2014. ***

*) Penulis adalah penikmat Jombang